Analisa Politik (Partai Golkar)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar belakang

 Politik adalah kajian ilmu sosial, yang tidak bisa lepas dari aktifitas kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena manusia adalah makhluk sosial. Sehingga bagaimanapun orang memandang politik, selama manusia ada dan berupaya untuk melanjutkan peradabannya, maka, selama itu pula politik aka nada bersama berdampingan dengan manusia. Sekalipun saat ini politik telah mengalami berbagai pergeseran, namun rasanya kita tidak harus dan tidak bisa begitu saja dalam menilai baik tidak politik, karena pada dasarnya poltik itu dikendalikan oleh manusia, maka wajar kalu suatu ketika politik mengalami sedikit perubahan makna karena manusia sendiri pada dasarnya selalu berupaya untuk berubah. Hanya tingal kita bisa tidak melihat sisi baik dari politik itu.

Partai GOLKAR di masa Orde Baru merupakan partai politik yang terkuat,

bergulirlah reformasi yang membawa perubahan di berbagai aspek. Partai GOLKAR pada masa Orde Baru merupakan anak emas pemerintah dewasa itu mengalami tekanan dari berbagai pihak untuk membubarkan diri, oleh karena itu parta Golkar perlu berbeperan dalam meningkatkan dan mengembangkan keterampilan dalam berbagai kegiatan yang akan mendorong usaha-usaha dalam pendidikan politik

1.2  Rumusan Masalah

Berikut ini adalah beberapa rumusan masalah tentang kebudayaan dan integrasi sosial. Antara lain :

1)      Bagaimana gambaran umum partai golkar ?

2)      Bagaimana pencapaian pada pemilu anggota DPR 2009 Partai Golkar ?

3)      Apa visi dan misi Partai GOLKAR ?

4)      Apa yang menjadi sebuah analisis ketua umum Partai Golkar ?

5)      Bagaimana strategi Partai Golkar menghadapi pemilu 2014 ?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Gambaran Umum Partai Golongan Karya

              Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai GOLKAR bermula dengan berdirinya Sekber GOLKAR pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber GOLKAR berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu.

              Pada tahun 1964 untuk menghadapi kekuatan PKI (dan Bung Karno), golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat ( seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu. Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

Dengan adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Front Nasional maka atas dorongan TNI dibentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya, disingkat Sekber GOLKAR, pada tanggal 20 Oktober 1964. Terpilih sebagai Ketua Pertama, Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.

Pada awal pertumbuhannya, Sekber GOLKAR beranggotakan 61 organisasi fungsional yang kemudian berkembang menjadi 291 organisasi fungsional. Ini terjadi karena adanya kesamaan visi di antara masing-masing anggota. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber GOLKAR ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
4. Organisasi Profesi
5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
7. Gerakan Pembangunan

Untuk menghadapi Pemilu 1971, 7 KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber GOLKAR tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (GOLKAR). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang.

Pada Pemilu 1971 ini, Sekber GOLKAR ikut serta menjadi salah satu konsestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan GOLKAR sebagai kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik GOLKAR kepada grassroot level. NU, PNI dan Parmusi yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang. Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke GOLKAR.

Hasilnya di luar dugaan. GOLKAR sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh propinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional. NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR.

Kemudian, sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber GOLKAR mengubah dirinya menjadi GOLKAR. GOLKAR menyatakan diri bukan parpol karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya.

September 1973, GOLKAR menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya. Mayjen Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Konsolidasi GOLKAR pun mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).

Setelah Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung Karno.

Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru. Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar.

Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. Pemuka ketiga jalur terebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis.

Setelah Soeharto mengundurkan diri pada 1998, keberadaan Golkar mulai ditentang oleh para aktivis dan mahasiswa.

Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto), salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-Pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan, karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan GOLKAR, seperti peraturan monoloyalitas PNS, dan sebagainya.

Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir, GOLKAR berubah wujud menjadi Partai GOLKAR, dan untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti sebelumnya pada masa pemerintahan Soeharto. Pada Pemilu 1999 yang diselenggarakan Presiden Habibie, perolehan suara Partai GOLKAR turun menjadi peringkat kedua setelah PDI-P.

Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu sebab para pemilih di Pemilu legislatif 2004 untuk kembali memilih Partai GOLKAR, selain partai-partai lainnya seperti Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan lain-lain. Partai GOLKAR menjadi pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif pada tahun 2004 dengan meraih 24.480.757 suara atau 21,58% dari keseluruhan suara sah.

Kemenangan tersebut merupakan prestasi tersendiri bagi Partai GOLKAR karena pada Pemilu Legislatif 1999, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mendominasi perolehan suara. Dalam Pemilu 1999, Partai GOLKAR menduduki peringkat kedua dengan perolehan 23.741.758 suara atau 22,44% dari suara sah. Sekilas Partai GOLKAR mendapat peningkatan 738.999 suara, tapi dari prosentase turun sebanyak 0,86%.

Saat ini, Partai Golkar dipimpin oleh Ketua Umum Aburizal Bakrie. Sebelumnya jabatan ini dipegang oleh Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden Indonesia 2004–2009.

Golkar pada pemilu 1999 memperoleh suara 22% suara. Ini merupakan kemerosotan yang jauh sekali dari pada pemilu-pemilu sebelumnya. Dalam pemilu 1997 Golkar (belum menjadi partai) memperoleh suara sebanyak 70,2%, sedangkan dalam pemilu-pemilu sebelumnya juga sekitar 60 sampai 70%. Contohnya, dalam pemilu tahun 1987 Golkar dapat menguasai secara mutlak 299 kursi dalam DPR. Selama Orde Baru, DPR betul-betul dikuasai Golkar dan militer.

2.2 VISI dan MISI  Partai GOLKAR

PARTAI GOLKAR berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berakhlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan, serta disiplin yang tinggi.

1. Mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik.
2. Melakukan rekruitmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi (merit system) untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki posisi-posisi politik atau jabatan-jabatan publik. Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para kader dapat mengontrol atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
3. Meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang dialogis dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai pikiran, aspirasi dan kritik dari masyarakat.

2.3  Pencapaian pada Pemilu Anggota DPR 2009

Partai Golkar mendapat 107 kursi (19,2%) di DPR hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009, setelah mendapat sebanyak 15.037.757 suara (14,5%). Perolehan suara dan kursi PG menempatkannya pada posisi kedua dalam Pemilu ini.

Ketua Umum DPP Golkar adalah sebagai berikut :

• Djuhartono (1964-1969)
• Suprapto Sukowati (1969–1973)
• Amir Moertono (1973–1983)
• Sudharmono (1983–1988)
• Wahono (1988–1993)
• Harmoko (1993–1998)
• Akbar Tandjung (1998–2004)
• Jusuf Kalla (2004–2009)
• Aburizal Bakrie (2009–sekarang)

2.4   Sebuah Analisis Ketua Umum Partai Golkar

Terpilihnya Aburial Bakrie atau Ical dalam Munas Golkar lalu tidak membuat nama Partai Beringin tersebut mendapatkan simpati masyarakat karena kemudian Golkar berbalik mendukung pemerintah dan merupakan bagian terpenting dari Setgab SBY. Menurut Burhanuddin Muhtadi, peneliti LSI, strategi politik melalui Setgab akan melindungi kepentingan politik dan bisnis Golkar agar tidak terganggu.

Meski kemudian Golkar berani tetap mengkritisi Pemerintahan SBY-Boediono, namun partai kuning tersebut telah terjebak dalam permainannya sendiri yang disebutnya Koalisi bukan basa-basi. Golkar berulah, yang untung SBY. Saat ini elit-elit Golkar masih banyak bersinggungan dengan pemerintah, baik dari elit-elitnya sendiri maupun Golkar secara umum. Sikap Golkar yang kerap bergaya oposisional, menurut peneliti LSI Burhanuddin Muhtadi, malah akan mempertaruhkan posisi kader-kadernya yang ada di daerah. Karena itu Golkar masih harus bertahan di Setgab Koalisi.

Masuknya Aburizal Bakrie (Ical) sebagai Ketua Harian Sekertariat Gabungan Partai-Partai Koalisi menandakan partai Golkar berhasil menaikkan posisi tawar terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat. Menurut pengamat politik LIPI Siti Zuhro, Demokrat tidak akan membiarkan Golkar keluar dari koalisi. Jika dibiarkan, hal tersebut akan mempengaruhi kekuatan pemerintah di parlemen.

Ical tak bisa dipungkiri adalah salah satu orang berpengaruh di republik ini. Menurut Forbes, Kekayaan Ical hingga akhir 2007 seperti pernah dicatat oleh majalah Forbes Asia mencapai US$ 5,4 miliar dolar. Dia karena itu dicatat oleh majalah yang sama sebagai orang paling kaya di Indonesia ketika itu. Jika dikalikan dengan kurs dolar Amerika Serikat seharga Rp 10 ribu, kekayaan Ical saat itu mencapai Rp 54 triliun.

Tahun lalu Forbes kembali menempatkan Ical dalam daftar “40 Orang Terkaya” di Indonesia dengan kekayaan US$ 850 juta. Peringkatnya melorot di urutan 9. Oleh majalah itu disebutkan, sepanjang 2008 keberuntungan Keluarga Bakrie telah merosot hingga 84 persen menyusul kejatuhan saham-saham perusahaan mereka di pasar modal. Menjawab pertanyaan Forbes, Ical juga mengritik rumor soal adanya  permusuhan dan skandal menyedihkan dalam pemulihan grupnya.

Jumlah harta Ical akan tetapi tetaplah besar, terlepas posisi Ical dalam daftar Forbes turun atau tidak. Tak ada kekayaan para kandidat presiden dan wakilnya yang menyamai kekayaan Ical yang diungkapkan oleh Forbes. Dengan kekayaan itu juga, tak sulit bagi Ical, misalnya, untuk mendapatkan pengaruh dan koneksi politik.

Menurut LSI, popularitas Ical saat ini dalam tahap “popularitas parah”, penilaian LSI ini didasari oleh seringkali Ical dikaitkan dengan sejumlah perusahaannya yang bermasalah. Sebut saja kasus lumpur Lapindo yang tak kunjung usai dan kasus pajak tiga perusahaannya - PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources, dan PT Arutmin- yang dibongkar Gayus Tambunan. Ical juga tidak mampu menyelesaikan sejumlah kasus yang menyeret namanya ini untuk mendongkrak tingkat popularitas dan kesukaan pemilih untuk mendorong Partai Golkar kembali memenang Pemilu 2014.

Anehnya SBY juga mendukung Ical , ketika Ical dan kelompok usahanya terperangkap dalam kasus semburan lumpur di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Lumpur yang kali pertama menyembur pada 29 Mei 2006 itu melibatkan Lapindo Brantas Inc. salah satu perusahaan yang berkibar di bawah bendera Grup Bakrie.

Grup Bakrie dan kemudian pemerintahan Yuhdoyono melalui Kementerian Negara Riset dan Teknologi, semula memberikan pernyataan, semburan lumpur itu disebabkan oleh faktor alam, bencana gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta 10 hari sebelum lumpur kemudian merusak banyak hal di Porong. Pernyataan itu berbeda dengan pendapat banyak para ahli geologi dunia yang menyatakan semburan lumpur itu adalah akibat kesalahan manusia (pengeboran). Tahun lalu, dalam konferensi di Capetown, Afrika Selatan, sebagian besar ahli geologi dunia tetap berkesimpulan, semburan lumpur itu adalah akibat kesalahan manusia.

Lapindo Brantas Inc. adalah salah satu perusahaan kontraktor kontrak kerja sama yang ditunjuk oleh BP Migas untuk melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi di tepi Sungai Brantas. Sahamnya 100 persen dikantongi oleh PT Energi Mega Persada Tbk. Perusahaan itu dimiliki Lapindo melalui anak perusahaan PT Kalila Energy Ltd. sebesar 84,24 persen dan Pan Asia Enterprise 15,76 persen. Ia pula merupakan anak perusahaan Grup Bakrie. Di dalamnya, Grup Bakrie memiliki 63,53 persen saham dan sisanya dimiliki Rennier A.R. Latif sebanyak 3,11 persen, Julianto Benhayudi 2,18 persen, dan publik 31,18 persen. Duduk sebagai Chief Executive Officer Lapindo adalah Nirwan Bakrie adik kandung Ical.

2.5   Persiapan Partai Golkar Menghadapi Pemilu 2014

Belum banyak partai yang siap menghadapi pemilihan presiden (Pilpres) 2014. Meskipun sudah mulai mengusung calon, sejumlah partai dianggap masih malu-malu. "Baru Golkar yang benar-benar siap menghadapi Pilpres 2014," ujar Philips Vermonte, peneliti politik di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), dalam diskusi Undang-Undang Pemilu di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Rabu, 18 April 2012.

        Menurut Philips, di antara partai yang ada, hanya Golkar yang konsisten melakukan kerja politik dan aktif membangun sistem partai menjelang Pemilu 2014. Golkar juga sudah jauh hari mensosialisasikan kandidat calon presiden pada masyarakat. "Ini menjadi modal besar bagi Golkar untuk meraup banyak suara."

              Namun, Philips mengatakan dalam menghadapi Pemilu 2014, partai politik menghadapi tantangan yang berat. Meningkatnya jumlah pemilih yang tidak percaya pada politikus menjadi tantangan partai merebut hati rakyat..
Oleh karena itu, partai diminta melakukan terobosan dalam melakukan kampanye, termasuk dalam menyiapkan Pilpres 2014. "Kalau mau jadi presiden jangan malu, harus dari sekarang agar punya waktu melakukan kerja politik Partai, kata Philips, tak boleh membiarkan jumlah ketidakpercayaan pada partai meningkat. Hal ini akan mendorong lahirnya politik jalanan dan non-parlemen yang bisa mendorong anarkisitas. Di negara demokrasi, sudah seharusnya partai politik menjadi wahana bagi masyarakat menyalurkan aspirasi politik.

              Adanya kegaduhan di internal Golkar menjelang penetapan calon presiden dari partai berlambang pohon beringin ini, kata Philip, tidak akan berdampak signifikan pada pilihan publik. "Kontroversi itu lebih pada pertarungan internal saja,” katanya. Saat ini Golkar memang dihadapkan pada polemik di balik percepatan rapat pimpinan nasional (rapimnas). Agenda politik tahunan yang semula akan dilaksanakan Oktober ini dimajukan menjadi Juli. Pemajuan ini, kata Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham, untuk lebih memperpanjang waktu sosialiasi   calon   presiden   yang  akan  diusung  partai Golkar.

              Berdasarkan hasil Rapimnas Golkar Oktober 201, Golkar sepakat akan mengusung Ketua Umum Partai Aburizal Bakrie untuk menjadi capres. Menurut Philips, sebagai ketua umum, wajar saja bila ketua umum diusulkan menjadi capres. Polemik penetapan capres melalui konvensi, survei dan rapimnas, kata Philip, hanyalah dinamika internal yang tidak akan berdampak pada kerja politik Golkar menghadapi Pemilu dan Pilpres 2014 mendatang.

BAB III

PENUTUP

Dari berbagai keterangan di atas dapat di simpulkan hal-hal sebagi berikut:

Ø  Sesuai dengan paradigma baru maka pendekatan politik yang dilakukan oleh segenap kader partai golkar harus juga berubah. Dari pendekatan kekuasaan menuju kekuassaan yang simpatik yang mendorong partisipasi, prakarsa, dan kreatifitas rakyat.

Ø  Partai GOLKAR adalah sebuah partai yang mempunyai misi dan visi jelas dan tidak muluk-muluk.

Ø  Partai GOLKAR adalah salah satu partai yang siap untuk pemilu 2014.

Ø  Partai GOLKAR di masa Orde Baru merupakan partai politik yang terkuat,

bergulirlah reformasi yang membawa perubahan di berbagai aspek. Partai GOLKAR pada masa Orde Baru merupakan anak emas pemerintah dewasa itu mengalami tekanan dari berbagai pihak untuk membubarkan diri, oleh karena itu parta Golkar perlu berbeperan dalam meningkatkan dan mengembangkan keterampilan dalam berbagai kegiatan yang akan mendorong usaha-usaha dalam pendidikan politik

DAFTAR PUSTAKA

Dhakidae Daniel. 2004. Partai-Partai Politik Indonesia. Jakarta. PT Kompas Media Nusantara.

http://www.kompas.com/ Ical, Golkar, Nasdem%3b Sebuah Analisis.htm. Diakses Pada 30 April 2012.

http://id.wikipedia.org /wiki/ Partai Golongan Karya/ diakses pada 28 april 2012.

http://www.tempo.co/read/news/2012/04/18/078398057/Golkar-Paling-Siap-Hadapi-Pilpres-2014.